Ngawi, Oktober 2023 – Telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dengan acara Penandatanganan Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah. Rapat yang diselenggarakan di gedung aula DPRD Kabupaten Ngawi tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Ngawi, beserta Perangkat Daerah terkait. Peraturan Daerah…
Kepala Badan Keuangan yang didampingi oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menerima kunjungan dari Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan dalam rangka “Studi Komparasi tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Ngawi”. Penyerahan plakat kenang-kenangan yang diterima langsung oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Kepala…
Ngawi, September 2023 – Pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Ngawi pada saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah…
Surabaya, Agustus 2023 – Pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2023 dilaksanakan kegiatan Sarasehan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertemakan “Sosialisasi KKI dan QRIS untuk Mengakselerasi Digitalisasi Daerah” di Hotel Sheraton Surabaya. TP2DD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholder untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam…
Ngawi, Juli 2023 – Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan atau yang disingkat PBB P-2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan, atauun dikuasai oleh Wajib Pajak. Pada Kabupaten Ngawi, PBB P-2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling besar dan juga memiliki jumlah Wajib Pajak paling banyak. Dengan…
Jakarta, 22 Agustus 2023 – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang telah diundangkan sejak tanggal 5 Januari 2022 merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pusat dan daerah salah satunya melalui kebijakan perpajakan daerah. UU HKPD bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber…