Bertempat di Comment Center Kantor Skretariat Daerah Kabupaten Ngawi, telah dibuka Acara Focus Group Discussion (FGD) dan Penyampaian Laporan Akhir dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ngawi pada Hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 pukul 08.00 wib dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. Bpk Drs. Mokh Sodiq Triwidiyanto. M. Si….
Padan Hari Selasa Tanggal 6 Desember 2022 Badan Keuangan Kabupaten Ngawi mengundang 46 OPD Dalam Rangka persiapan pelaksanaan penatausahaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan SIPD. Dibuka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Ibu Dra. Delliyani Tutiwuri Handayani pada pukul 08.00 wib dan dilanjutakn oleh Nara Sumber dari Kementrian Dalam Negeri. Bertempat di Kurnia Convention Hall Ngawi …
Pada Tanggal 17 Nopember 2022 , Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Mengundang Semua Bendahara OPD yang ada di Lingkup Pemerintahan Kabuapten Ngawi. Acara dibuka Oleh Kepala Badan Keuangan Bpk. Drs Tri Pujo Handono pada pukul 08.00 wib di Aula Inspektorat Lantai 2 Komplek Pemerintahan kabupaten Ngawi. selain membuka, beliau jugaa menyampaikan peran penting Bendahara Pengeluaran dalam…
Pajak dan Retribusi merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Ngawi. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan mengadakan Forum Group Discussion ( FGD). Sebanyak 13 SKPD penghasil diundang pada Hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022. Bertempat di Aula Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Acara FGD ( Forum Discussion Group ) dibuka…
Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 terus dilakukan pemerintah Pusatdan Daerah pada tahun 2022 ini, termasuk pencegahan penyebaran Varian terbaru “OMICRON “, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Khususnya Badan Keuangan turut serta berperan aktif dalam pencegahan penyebaran covid- 19 agar tidak meluas di Kabupaten Ngawi. hal tersebut dimulai dari Internal Kantor Sendiri. Pada Hari Kamis 20 Januari 2022 Kepala…
Mendasar Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa LKPD yang telah diaudit oleh BPK, Raperda tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, LKPD disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Salah…
