Ngawi, September 2023 – Pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Ngawi pada saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah…
Surabaya, Agustus 2023 – Pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2023 dilaksanakan kegiatan Sarasehan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertemakan “Sosialisasi KKI dan QRIS untuk Mengakselerasi Digitalisasi Daerah” di Hotel Sheraton Surabaya. TP2DD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholder untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam…
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 menerima kedatangan pejabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur bertempat di ruang pertemuan Badan Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk sharing session tersebut dalam rangka pembinaan sistem akuntansi dan implementasi standar akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. “Pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan yang…
Ngawi – Pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah tahapan akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD yang telah disahkan dan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi pada hari Jum’at (08/09/2023) telah menyerahkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun…
Ngawi, Juli 2023 – Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan atau yang disingkat PBB P-2 merupakan pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan, atauun dikuasai oleh Wajib Pajak. Pada Kabupaten Ngawi, PBB P-2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling besar dan juga memiliki jumlah Wajib Pajak paling banyak. Dengan…
Rekonsiliasi adalah proses membandingkan data laporan keuangan untuk memastikan bahwa angka-angka yang dilaporkan sesuai, akurat dan konsisten. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan yang mungkin terjadi serta memastikan entitas mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan persyaratan regulasi lainnya. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, mengadakan kegiatan…
